Data Korupsi 2011

Tahanan Korupsi

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan selama tahun 2011 pelaku korupsi banyak yang berlatar belakang  banyak berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang.

Menarik pernyataan ICW yang menilai “Kebijakan remunerasi dalam kerangka reformasi birokrasi ternyata belum efektif mereduksi berbagai bentuk atau perilaku korup yang dilakukan para PNS”. Tapi kontradiktif dengan data yang dirilis ICW mengenai adanya penurunan kasus korupsi yang melibatkan PNS dibandingkan tahun 2010.

Tahun 2010 terdapat 336 PNS yang terlibat korupsi, dibandingkan  tahun 2011 terjadi penurunan sebanyak 29 %. Suatu jumlah penurunan yang cukup signifikan. Kita tahu tahun 2011 banyak K/L yang sudah menjalankan Reformasi Birokrasi. Korupsi adalah masalah mental, agenda Reformasi Birokrasi jika dijalankan secara benar dan konsisten akan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

LSM akan Ikut Awasi rekruitmen CPNS

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar juga mengungkapkan pelaksanaan rekruitmen CPNS ke depan akan melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparancy International Indoensia (TII) untuk mengawasi. Dengan demikian pelaksanaannya dapat benar-benar transparan, obyektif, dan terhindar dari korupsi,kolusi dan nepotisme, seperti sering dikeluhkan berbagai pihak selamaini.

Kepada para kepala daerah, Menteri menekankan agar hasil test yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi negeri, jangan lagi dicampuri oleh bupati atau walikota dengan memasukkan orang-orangnya. “Kalau masih ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kami akan membatalkan dan tidak akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP),” tambahnya.

Rekruitmen CPNS diakui merupakan pintu masuk dalam upaya penataan kepegawaian, sehingga hal itu merupakan salah satu dari Sembilan program prioritas reformasi birokrasi, sebagai hasil ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi. “Kesembilan program prioritas tersebut sudah disetujui oleh Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, serta Ketua UKP4 dalam rapat baru-baru ini,” ujarnya. 

Belajar Untuk Tidak Korupsi

Jangan coba-coba

Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PAN dan RB, hari Rabu (28/12) menandatangani dokumen pakta integritas. “Hal itu merupakan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan, dan tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar.

 

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut, yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.

 

Selain untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pakta integritas juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan, kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

 

Sesuai dengan Inpres No. 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, seluruh PNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan telah menandatangani dokumen Pakta Integritas paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

 

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Permen PAN dan RB No. 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L/Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas juga telah ditandatangani oleh para menteri dan pimpinan LPNK, LNS, gubernur, bupati dan walikota.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menekankan agar penandatanganan pakta integritas tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. “Apakah saudara-saudara siap melaksanakan pakta integritas,” tanya Menteri yang dijawab dengan ucapan serentak para pegawai Kemen PAN dan RB, “siaap”.

Reformasi Birokrasi Harus Berkelanjutan

Perubahan Tidak Akan Terjadi, Jika Kita Hanya Diam Menunggu 🙂

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan menegaskan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, namun reformasi birokrasi tidak boleh gagal. Pasalnya, selain merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi juga merupakan pertaruhan besar dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Jika gagal, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu juga adanya ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk instansi pusat, tahun 2011 ini sudah diterapkan pada 16 kementerian/lembaga. Selain itu, sebanyak 13 kementerian/ lembaga sudah mengajukan dokumen usulan sesuai dengan ketentuan dalam grand design reformasi birokrasi. “Saat ini Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) tengah melakukan penilaian teknis/administrasi,” demikian Mangindaan. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohamad yang juga Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) menambahkan, untuk mendorong K/L percepatan . pelaksanaan reformasi birokrasi, UPRBN juga menyelenggarakan capacity building melalui workshop. Workshop itu lebih menekan-kan pada bimbingan teknis bagi tim pelaksana RB di tingkat K/L, yang diselenggarakan dalam lima angkatan. “Peserta ditargetkan diikuti oleh 296 orang, yang berasal dari 74 K/L yang masing-masing mengirimkan 4 wakilnya,” tambah Ismail.

Dijelaskan, workshop angkatan I yang diseleng­garakan pada bulan Juni 2011 diikuti oleh 56 orang dari 14 K/L. (Kementerian Pertanian, kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BPPT, BKN, LAN, LIPI, BKPM, BPS, LKPP, dan Lemhanas).

Instansi yang Mengusulkan Reformasi Birokrasi 2011

Tahapan Reformasi Birokrasi

Kendati sudah diwacanakan sejak tahun 2009, reformasi birokrasi masih tahap uji coba. Saat ini, baru empat institusi yang mencoba menerapkan reformasi birokrasi. Evaluasi atas lembaga itu juga baru dimulai pertengahan tahun 2011. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR serta Kementerian PAN dan RB di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Menurut Meneg. PAN dan RB, EE Mangindaan, untuk uji coba reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian PAN dan RB, evaluasi dilakukan Juni sampai September ini oleh tim quality assurance yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP, Mardiasmo menjelaskan instrumen untuk mengukur kualitas reformasi birokrasi sudah dibuat. Instrumen itu masih diuji coba Sekretariast Negara, Sekretariat Wapres, dan Kementerian PAN dan RB. Di targetkan, instrumen evaluasi disahkan pada Oktober atau November 2011.

Reformasi Birokrasi di instasnsi lain baru usulan. Sejak Januari sampai September 2011, baru 15 kementerian/lembaga yang sudah mengajukan usulan reformasi birokrasi. Instansi-instansi itu adalah;

1. Kementerian Pertanian, 
2. Kementerian Luar Negeri,

Reformasi Birokrasi di 15 Kementerian dan Lembaga Dievaluasi

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sejak Januari hingga September 2011 ada 15 kementerian/lembaga negara yang dievaluasi terkait program reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan oleh tim quality assurance yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.

“Sampai saat ini evaluasi terus masih dalam proses,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) EE Mangindaan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di ruang KK.III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (3/9).

Dia menyebutkan 15 kementerian/lembaga tersebut adalah, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, BPPT dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), LKPP dan BPOM.

Remunerasi di Tiga Kementerian Dievaluasi

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE  Mangindaan menyatakan pelaksanaan remunerasi akan dievaluasi sebagai  bagian dari agenda reformasi birokrasi. Jika pelaksanaan remunerasi  tidak berjalan, kebijakan ini tidak akan dilanjutkan. Evaluasi dilakukan  terhadap tiga kementerian yang sudah menjalankan remunerasi.

“Remunerasi  kan tidak 100 persen langsung. Kalau tidak jalan, tidak akan diberikan  100 persen dari nilai pertama. Jadi kami akan lebih ketat lagi,” kata  Mangindaan usai Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional  (KPRBN) di kantor Wakil Presiden, Kamis 29 September 2011.

Tiga  kementerian yang telah menjalankan reformasi birokrasi dan ditetapkan  mendapatkan remunerasi adalah Kementerian Keuangan, Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara.  Beberapa instansi lain juga sedang melaksanakan reformasi birokrasi  seperti Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Mangindaan  mengatakan tim independen akan mengevaluasi untuk menilai pelaksanaan  kebijakan remunerasi di beberapa instansi. Jika masih banyak dari  kebijakan itu yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, kebijakan  tidak akan dilanjutkan. Penilaian dilakukan berdasar kinerja instansi.

Hakekat Reformasi Birokrasi adalah Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Negara

Ayo dukung reformasi birokrasi !!!

HAKEKAT reformasi biokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk mencipatakn aparatur yang profesional.

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. ”Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga akan ditingkatkan,” Ses Menpan–RB Tasdik Kinanto, SH. M.Hum

Cegah Korupsi Melalui Inpres 9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Kajian Reformasi Birokrasi

Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pencegahan korupsi merupakan titik berat dari rencana aksi Inpres No9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

“Sebagian besar dari sub rencana aksi pada pencegahan, kita melihat inpres ini tidak bermaksud pada penindakan-penindakan tetapi lebih pada upaya pencegahan,” katanya di ruang wartawan Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Jumat, seusai rapat terkait inpres tersebut.

Ia mengatakan, dalam rapat tersebut dihasilkan enam strategi yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan, pengembalian aset, kerjasama internasional dan pelaporan. Terdapat 11 fokus dengan 47 isu, 102 rencana aksi dan 142 sub rencana aksi.

Untuk rencana aksi, 90% di antaranya pada bidang pencegahan yang terdiri dari 69% rencana aksi pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum dan 21% pencegahan pada kementerian dan lembaga. Sisanya dibagi ke dalam lima startegi lainnya.

Pemberantasan Korupsi Butuh Kreativitas Pola Gerakan

Pemberantasan Korupsi baik di sektor pemerintah maupun swasta perlu ditingkatkan...

Pemberantasan korupsi telah menjadi pekerjaan besar dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun dengan segala ketekunan dan dukungan rakyat yang tak pernah putus, tak ada hambatan yang tak akan dapat ditembus. Selain itu, dibutuhkan juga kreatifitas dan kesabaran untuk dapat bekerja secara terus menerus.

Pertama, kita membutuhkan kreativitas, karena kita berhadapan dengan perkembangan teknologi dan kelihaian dari para koruptor serta para pembelanya. Repotnya, kreatifitas dalam pemberantasan korupsi selalu harus mengindahkan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang resmi, sementara para koruptor dapat berakrobat sesuka hati tanpa melihat batasan peraturan yang ada.
 
Kedua, semua orang tahu, bahwa pemberantasan korupsi harus berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan yang besar. Dimana saja didunia, tindak pidana korupsi didukung oleh kekuatan pendanaan yang besar. Hampir semua koruptor terdiri dari orang-orang kaya. Dengan kata lain, yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang kaya, bukan orang miskin. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, belum pernah ditemukan ada korupsi yang dilakukan oleh orang miskin. Paling-paling mereka hanya menjadi alat atau suruhan dari orang kaya.

Ketiga, koruptor itu memiliki kekuasaan. Maka itu ada istilah bahwa kekuasaan itu cenderung mendorong orang untuk korupsi, makin besar kekuasaan makin besar dorongan untuk melakukan korupsi (power tend to corrupt, the more powerful the more tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely).