Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Reformasi Birokrasi Harus Berkelanjutan

Perubahan Tidak Akan Terjadi, Jika Kita Hanya Diam MenunggušŸ™‚

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan menegaskan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, namun reformasi birokrasi tidak boleh gagal. Pasalnya, selain merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi juga merupakan pertaruhan besar dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Jika gagal, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu juga adanya ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk instansi pusat, tahun 2011 ini sudah diterapkan pada 16 kementerian/lembaga. Selain itu, sebanyak 13 kementerian/ lembaga sudah mengajukan dokumen usulan sesuai dengan ketentuan dalam grand design reformasi birokrasi. “Saat ini Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) tengah melakukan penilaian teknis/administrasi,” demikian Mangindaan. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohamad yang juga Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) menambahkan, untuk mendorong K/L percepatan . pelaksanaan reformasi birokrasi, UPRBN juga menyelenggarakan capacity building melalui workshop. Workshop itu lebih menekan-kan pada bimbingan teknis bagi tim pelaksana RB di tingkat K/L, yang diselenggarakan dalam lima angkatan. “Peserta ditargetkan diikuti oleh 296 orang, yang berasal dari 74 K/L yang masing-masing mengirimkan 4 wakilnya,” tambah Ismail.

Dijelaskan, workshop angkatan I yang diselengĀ­garakan pada bulan Juni 2011 diikuti oleh 56 orang dari 14 K/L. (Kementerian Pertanian, kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BPPT, BKN, LAN, LIPI, BKPM, BPS, LKPP, dan Lemhanas).

Untuk workshop angkatan II yang berlangsung bulan Juli 2011 diikuti 68 peserta dari 17 K/L. (Kemendiknas, Kementerian Budpar, Kementerian Agama, Kementerian Ristek, Kementerian Kehutanan, Kemenetrian PPPA, Kemendagri, Badan POM, BMKG, LSN, BIN, LAPAN, ANRI, BSN, BNN, Wantannas, dan Setjen DPR RI. “Workshop angkatan III, IV dan V akan segera diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk instansi yang belum mengikuti pada angkatan I dan II,” tambah Ismail.

Sesuai Karakteristik

Meskipun reformasi birokrasi belum dilaksanakan oleh instansi pusat secara menyeluruh, tetapi Meneg PAN dan RB selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional mengajak pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi, sambil menunggu ditetapkannya kebijakan pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah. “Langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, dan sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional, yang tertuang dalam grand design reformasi birokrasi,” ujarnya.

Diakuinya, implementasi reformasi birokrasi khususnya di daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti besarnya persentase belanja pegawai, ketepatan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM aparatur, serta kualitas pelayanan publik. Besarnya persentase belanja pegawai menunjukkan bahwa orientasi birokrasi masih pada inward looking (kepentingan internal birokrasi), belum pada output/outcomes untuk kepentingan publik (outward looking), dan juga memberatkan anggaran. Sebagai gambaran, Menteri mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2007 – 2010, ada kecenderungan belanja pegawai di sejumlah pemerintah daerah selalu lebih tinggi dibandingkan nilai belanja lainnya. Untuk tingkat provinsi, misalnya, hanya beberapa provinsi yang belanja pegawainya kurang dari 40 persen terhadap total belanja.

Sejalan dengan kebijakan moratorium CPNS, Kementerian PAN dan RB tidak akan memberikan formasi kepada pemda yang persentase belanja pegawainya mencapai 50% atau lebih dari jumlah APBD daerah bersangkutan. Hal ini merupakan bagian dalam penataan SDM aparatur di daerah, yang kuantitas, kualitas serta distribusinya belum seimbang.

Persoalan itu ditambah lagi dengan tingkat produktivitas yang secara umum masih rendah. Kondisi itu sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan publik di daerah, yang belum sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kendati demikian, Menteri mengatakan bahwa sejumlah daerah telah berhasil melakukan peningkatan pelayanan publik dengan berbagai inovasi, sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Sumber : SKH Republik hal.3, 6 Oktober 2011

Oktober 7, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media, CPNS 2011, CPNS 2012, CPNS 2013, PNS, Reformasi Birokrasi

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: