Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Hakekat Reformasi Birokrasi adalah Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Negara

Ayo dukung reformasi birokrasi !!!

HAKEKAT reformasi biokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk mencipatakn aparatur yang profesional.

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. ”Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga akan ditingkatkan,” Ses Menpan–RB Tasdik Kinanto, SH. M.Hum

Untuk itu, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungannya masing-masing. ”Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani, bukan dilayani,” ujarnya.

Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari proses rekrutmen CPNS, yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu sejak beberapa tahun lalu, penentuan formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi dan beban kerja serta analisis kekuatan riil pegawai. “Juga disesuaikan jalur pendidikan dengan pekerjaannya,” paparnya.

Tasdik Kinanto, mengatakan pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, yakni diumumkan secara luas melalui media massa. Selain itu juga tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, asal, ras dan lainnya. Juga harus obyektif, di mana hasil ujian diolah dengan komputer tanpa internvensi manusia, dan diselenggarakan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri, bebas KKN. Hal itu dimaksudkan agar pegawai yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan atau kompetensinya. “The right man in the right place, artinya pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,” tegasnya.

Untuk pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural, Tasdik Kinanto memaparkan, akan dipersiapkan secara profesional sesuai dengan bidangnya. Hal ini dilakukan dengan mengadakan kompetensi managerial atau jabatan. Setiap pejabat sturuktural harus punya kompetensi managerial seperti kepemimpinan, tanggung jawab, bagaimana pola pikir ke depan, dan memiliki jiwa entrepreneurship. “Tentu setiap pejabat struktural ini harus punya kompetensi itu. Tapi untuk kompetensi bidang tidak harus sama. Seperti di bagian keuangaan, perindustrian dan SDM itu tentu berbeda. Ini kita atur dalam pola pengangkatan jabatan struktural,” jelasnya.

Sedangkan jabatan fungsional ada dua, fungsional umum dan tertentu. Jabatan fungsional itu pekerjaannya bersifat umum, sedangkan yang tertentu seperti pranata komputer, guru, medis, penyuluh dan lain-lain. “Mereka yang menduduki jabatan ini harus memiliki kompetensi bidang dan mendapatkan diklat fungsional,” jelasnya. Itu semua, menurut Tasdik Kinanto, untuk melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada pemerintah.

Tasdik Kinanto menambahkan, pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata. “Jadi, ke depan penilaian tak hanya berdasarkan ijazah saja,” jelasnya. Pola karier PNS itu, menurut Ramli, berdasarakan pendidikan, diklat yang dimiliki, dan lamanya masa kerja. Jadi PNS itu harus mempunyai kompetensi dasar dan juga pengetahuan yang bagus.

Tentu saja untuk menuju ke sana diperlukan perangkat penilaian terhadap kinerja PNS. Namun untuk saat ini, sistem penilaiannya masih pada proses bekerjanya, belum pada hasil. “Ke depan penilaian juga akan meliputi hasil kerja,” jelasnya. Hal ini berkaitan dengan tunjangan kinerja atau remunerasi, yang mengacu pada beban tugas dan tanggung jawab. “Jangan sampai ada lagi pameo pintar goblok penghasilan sama atau PGPS,” tegasnya. Karena itu akan diukur bobot jabatan, seperti tanggung jawab dan risikonya. “Ada tujuh belas tingkatan, yang setiap tingkatan ini punya nilai. Targetnya, semuanya selesai 2011,” jelasnya

Untuk itu, Tasdik menekankan perlunya penegakan disiplin PNS, termasuk melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Hal ini sudah dijelaskan dalam PP 53 tahun 2010. PP tahun 2010 ini untuk memperbaiki PP No 30 Tahun 80 yang bersifat umum.

Bahkan, pada PP No. 53 Tahun 2010 ini juga dicantumkan hukuman juga bisa dikenakan terhadap pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak melaksanakannya. Hal ini sebagai respon atas penilaian masyarakat, bahwa PNS pada umumnya kurang disiplin dan kinerjanya rendah. Untuk itu perlu dibuat ukuran-ukuran, sehingga benar tidaknya penilaian itu bisa diuji secara ilmiah. ”Diharapkan kedisiplinan dan kinerja PNS meningkat, sekaligus bisa dijadikan tolok ukur dalam penilaian kinerja PNS,” ujarnya. Dalam PP 53 tahun 2010 dijelaskan kewenangan masing-masing eselon. Kalau tidak mencapai sasaran kerja akan diberi penilaian. Apakah baik, buruk, atau kurang. Sanksinya bisa saja kenaikan gajinya tertunda, atau jabatan diberhentikan.

Sesmenpan-RB Tasdik Kinanto mencontohkan kehadiran PNS di kantor merupakan salah satu tolok ukur utama dalam penilaian kedisiplinan. Keterlambatan tiba tidak bisa ditolerir. Misalnya, pegawai yang datang terlambat 30 menit. Kalau dalam 15 hari dia terlambat, akan jumlahnya 7,5 jam. ”Angka itu diakumulasikan, sehingga pegawai tersebut sudah dianggap tidak masuk kerja sehari,” ujar Tasdik lebih lanjut. Juga ditentukan jenjang hukumannya seperti apa, jika sehari tidak masuk hukumannya apa, lima hari tidak masuk hukumannya apa. Jadi jelas hukumannya. (Humas MENPAN-RB)

Berita terkait disini

sumber:http://menpan.go.id/index.php/berita-index/745-tasdik-kinanto-tak-dapat-ditawar-pns-harus-displin

September 5, 2011 - Posted by | Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: