Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Instansi yang Mengusulkan Reformasi Birokrasi 2011

Tahapan Reformasi Birokrasi

Kendati sudah diwacanakan sejak tahun 2009, reformasi birokrasi masih tahap uji coba. Saat ini, baru empat institusi yang mencoba menerapkan reformasi birokrasi. Evaluasi atas lembaga itu juga baru dimulai pertengahan tahun 2011. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR serta Kementerian PAN dan RB di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Menurut Meneg. PAN dan RB, EE Mangindaan, untuk uji coba reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian PAN dan RB, evaluasi dilakukan Juni sampai September ini oleh tim quality assurance yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP, Mardiasmo menjelaskan instrumen untuk mengukur kualitas reformasi birokrasi sudah dibuat. Instrumen itu masih diuji coba Sekretariast Negara, Sekretariat Wapres, dan Kementerian PAN dan RB. Di targetkan, instrumen evaluasi disahkan pada Oktober atau November 2011.

Reformasi Birokrasi di instasnsi lain baru usulan. Sejak Januari sampai September 2011, baru 15 kementerian/lembaga yang sudah mengajukan usulan reformasi birokrasi. Instansi-instansi itu adalah;

1. Kementerian Pertanian, 
2. Kementerian Luar Negeri,

 
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 
5. Badan Kepegawaian Negara, 
6. Lembaga Administrasi Negara, 
7. Lembaga Ketahan Nasional, 
8. Kementerian Perindrustrian, 
9. Kementerian Kesehatan, 
10. Kementerian Perdagangan, 
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, 
13. Badan Pusat Statistik, 
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta 
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Institusi-institusi itu akan dinilai secara administrasi melalui dokumen yang dikirimkan. Kemudian, verifikasi lapangan untuk melihat sejauh mana penerapan reformasi birokrasi. EE Mangindaan berharap proses penilaian (assement) itu dapat diselesaikan pada November 2011.

EE Mangindan mengatakan, kementerian lain sesungguhnya sudah mulai mengusulkan desain besar (grand design) dan road-map. Salah satu langkah reformasi birokrasi adalah menata SDM.

Dalam distribusi jabatan, kata Wakil BKN, Eko Sutrisno, 50% (dari keseluruhan 4,7 juta PNS) berada pada posisi fungsional umum atau staf. Semestinya, proporsi PNS lebih didorong pada fungsional tertentu. (INA)

Oktober 5, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: