Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Remunerasi di Tiga Kementerian Dievaluasi

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE  Mangindaan menyatakan pelaksanaan remunerasi akan dievaluasi sebagai  bagian dari agenda reformasi birokrasi. Jika pelaksanaan remunerasi  tidak berjalan, kebijakan ini tidak akan dilanjutkan. Evaluasi dilakukan  terhadap tiga kementerian yang sudah menjalankan remunerasi.

“Remunerasi  kan tidak 100 persen langsung. Kalau tidak jalan, tidak akan diberikan  100 persen dari nilai pertama. Jadi kami akan lebih ketat lagi,” kata  Mangindaan usai Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional  (KPRBN) di kantor Wakil Presiden, Kamis 29 September 2011.

Tiga  kementerian yang telah menjalankan reformasi birokrasi dan ditetapkan  mendapatkan remunerasi adalah Kementerian Keuangan, Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara.  Beberapa instansi lain juga sedang melaksanakan reformasi birokrasi  seperti Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Mangindaan  mengatakan tim independen akan mengevaluasi untuk menilai pelaksanaan  kebijakan remunerasi di beberapa instansi. Jika masih banyak dari  kebijakan itu yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, kebijakan  tidak akan dilanjutkan. Penilaian dilakukan berdasar kinerja instansi.

“Kalau  masih banyak yang tidak jalan tidak boleh dikasih lagi. Tidak boleh  ditambah karena itu diukur dari kinerja,” katanya. Saat ini remunerasi  diberikan sebesar 30 persen, ada juga yang 70 persen. Tapi belum ada  instansi yang diberikan remunerasi sampai 100 persen.

Mangindaan  mengatakan hasil evaluasi sampai saat ini belum diketahui. Pemerintah  hanya menyampaikan parameter yang digunakan untuk mengukur tercapai atau  tidaknya reformasi yang dilakukan instansi. “Minggu depan akan  dilaporkan. Semua diukur dalam parameter kualitas dan kuantitas,”  ujarnya.

Sebelumnya  Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di  kementerian belum berjalan optimal. Mangindaan mengatakan memang masih  ada kelemahan-kelemahan dalam proses reformasi itu. Penyebabnya adalah  struktur organisasi, tata laksana pemerintahan, dan pelayanan publik  belum cukup baik.

“Ini  masukan bagi kami karena (evaluasi) dilihat sampai ke daerah. Saya  terima saja kalau ada koreksi-koreksi seperti itu. Karena saya hanya  kebijakan dan laksanakan, tapi lembaga yang terkait yang harus  bertanggung jawab,” ujarnya. Karena itu tim independen dan tim quality insurance akan mengawasi proses reformasi yang berjalan lebih ketat lagi.

sumber:tempointeraktif.com

Oktober 3, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: