Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Cegah Korupsi Melalui Inpres 9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Kajian Reformasi Birokrasi

Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pencegahan korupsi merupakan titik berat dari rencana aksi Inpres No9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

“Sebagian besar dari sub rencana aksi pada pencegahan, kita melihat inpres ini tidak bermaksud pada penindakan-penindakan tetapi lebih pada upaya pencegahan,” katanya di ruang wartawan Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Jumat, seusai rapat terkait inpres tersebut.

Ia mengatakan, dalam rapat tersebut dihasilkan enam strategi yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan, pengembalian aset, kerjasama internasional dan pelaporan. Terdapat 11 fokus dengan 47 isu, 102 rencana aksi dan 142 sub rencana aksi.

Untuk rencana aksi, 90% di antaranya pada bidang pencegahan yang terdiri dari 69% rencana aksi pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum dan 21% pencegahan pada kementerian dan lembaga. Sisanya dibagi ke dalam lima startegi lainnya.

Sedangkan jenis produk hasil rencana aksi, 48% di antaranya dalam bentuk dokumen berupa peraturan, standar operasional prosedur dan nota kesepahaman. Sisanya dalam bentuk fisik 35% dan 17% dalam bentuk kegiatan.

Ia menambahkan, dalam inpres itu, prioritas sasarannya perijinan, pajak dan bea cukai, pertanahan, proses penegakan hukum.

Sejak diterbitkan pada Mei 2011, laporan bulan Juli menunjukan adanya perkembangan, setidaknya 35% kegiatan telah dihasilkan, 16% target fisik dicapai dan 49% dokumen telah dihasilkan.

“Mayoritas keluaran berupa dokumen, mayoritas kegiatan berupa persiapan dan pembentukan tim kerja,” kata Kuntoro.

Menurut dia, ada tiga misi yang diemban dalam Inpres tersebut. Pertama menurunkan tingkat korupsi sehingga indeks persepsi korupsi meningkat dari 2,8 tahun ini menjadi 5 pada 2014 nanti. Kedua, melakukan sinkronisasi penanggulang korupsi antar lembaga sehingga terintegrasi. Ketiga menyamakan langkah pemberantasan korupsi dengan PBB seperti tertuang dalam Konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC).

Sebelumnya, Inpres No 9/2011 tentang penaggulangan dan pemberantasan korupsi diterbitkan seiring dengan derasnya pemberitaan terkait mafia pajak Gayus Tambunan. Dalam Inpres tersebut, Wakil Presiden Boediono ditunjuk menjadi penanggungjawabnya. (gor/ant)
Sumber:
http://www.investor.co.id/national/pemerintah-titikberatkan-cegah-korupsi-melalui-inpres-92011/19052

September 5, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: