Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Moratorium PNS Menghemat Rp. 3,2 T Anggaran Negara

Moratorium PNS bagian dari reformasi birokrasi

Moratorium merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah, PNS ditata ulang sehingga jumlahnya bisa sesuai dengan kebutuhan birokrasi lantaran banyak daerah yang kelebihan pegawai. Pemerintah akan menyisir instansi di daerah yang kelebihan dan kekurangan pegawai, pemerintah juga akan mengevaluasi lembaga yang pegawainya perlu di mutasi.

Tahun depan Tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin Wapres Boediono, baru akan mengevaluasi jumlah ideal PNS sesuai dengan kebutuhan instansi pusat dan daerah.

Moratorium efektif menghemat anggaran negara dan APBD, dan menjawab kebutuhan/keluhan daerah yang kerap kesulitan membangun karena APBD-nya habis untuk membiayai pegawai. Oleh karena itu, kita melakukan penataan jumlah PNS yang salah satu caranya melalui rotasi pegawai antar-kementerian dan antar-daerah.

Pemerintah mengklaim program morato­rium pegawai negeri sipil (PNS) akan mampu menghemat anggaran sampai Rp 3,2 triliun. Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menyetop penerimaan mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. “Morato­rium PNS dapat menghemat anggaran Rp 3,2 triliun,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di kantornya, Kamis (25/8).

Gamawan menyebut da­lam waktu satu tahun normalnya negara merekrut sekitar 100 ribu PNS. Dia pun memberikan penghitungan sederhana, yakni 100 ribu PNS dikalikan Rp 2 juta sebagai gaji pokok rata-rata PNS, kemudian dikalikan 16 bulan. Dari hitung-hitungan itulah nilai efisiensi diperoleh.

Jumlah penghematan anggaran akibat morato­rium PNS, tambah Gama­wan, bisa lebih besar jika mempertimbangkan biaya perjalanan dinas pegawai, biaya penempatan, dan bia­ya lain yang jumlahnya cukup banyak. “Yang pasti penghematan cukup besar.”

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro­krasi, Tasdik Kinanto, me­nyatakan, institusinya tidak melakukan penghitungan resmi. Namun, melalui hitungan sederhana, didapat angka penghematan di atas satu triliun. “Yang menghitung secara pasti itu Kemen­terian Keuangan.”

Kebijakan moratorium PNS ini mendapat penilaian beragam dari DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai program ini terlambat. Namun, Priyo menyambut baik program pemerintah ini. “DPR me­nyambut gembira. Lebih baik terlambat daripada belum,” katanya.

Menurutnya, setelah dicek, justru terjadi pembengkakan penggunaan anggar­an di sektor belanja pegawai, bahkan melebihi batas keseimbangan. “Kita uji coba saja, apakah ini akan efektif selama moratorium itu diberlakukan,” katanya.

Dalam jangka waktu pelaksanaan program morato­rium, Priyo meminta peme­rintah memperhatikan penataan pegawai yang ada sekarang. Salah satunya dengan menata persebarannya. la pun mengkritik hal itu dengan menyatakan manajemen birokrasi di Indo­nesia agak asal-asalan.

Ketua Komisi II Chae­ruman Harahap menambahkan, moratorium penerima­an PNS yang diberlakukan pemerintah bukanlah jawaban dari membengkaknya jumlah pegawai dan anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut.”Yang diperlukan adalah restrukturisasi, harus menyesuaikan dengan keadaan riil denffan kehntiihan didaerah,” kata Chaeruman.

Menurutnya, hal yang perlu dilakukan adalah penataan kepegawaian. Ada beberapa instansi di beberapa daerah justru kelebihan pegawai dan sebaliknya. Chaeruman menilai, akan lebih baik jika persebaran PNS lebih diutamakan ketimbang menyetop penerimaan pegawai.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menilai, pemerintah dinilai gagap dalam melihat pertumbuhan pegawai yang tidak terkontrol. Pemerintah beserta perangkatnya di daerah, kata Arif, juga tidak berdaya atau gagal melakukan pengorganisasian kepegawaian.

“Kalau pemerintah mau serius melakukan penataan pegawai, belajarlah pada pemerintah tahun 2003-2004,” kata Arif.

Pada periode itu, terang Arif, pertumbuhan pegawai dapat ditekan menjadi minus 1,66 persen, yakni dari 3.648.005 PNS pada 2003 menjadi 3.587.337 PNS pada 2004. Regulasi yang diterapkan pemerintah saat ini jus­tru membuat jumlah pegawai secara nasional meningkat.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN)pada 11 Februari 2011 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mei 2011, secara kumulatif pertumbuhan rata-rata pega­wai sejak 2005-2011 sebesar 3,9 persen. Pertumbuhan tertinggi PNS terjadi pada 2007 sebesar 9,18 persen dan 2009 dengan 10,80 persen. 

dari berbagai sumber….

September 5, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media, Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: