Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Harus Bisa Ungkap Pelaku Utama KKN di Kemenakertrans

Contoh Kasus Suap Kemenakertrans, diKementrian lain mungkin terjadi.....

KalanganDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap tangan dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta satu pihak swasta terkait kasus dugaan penyuapan.

Namun, DPR meminta agar pengungkapan kasus ini tidak hanya berhenti pada penangkapan ini saja. Sebab,patut diduga kasus ini juga melibatkan pejabat lain di Kemenakertrans. Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta agar KPK menelusuri kasus suap tersebut. “Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemain kecil saja. Saya melihat ini akan berhenti pada pemain-pemain kecil,” tegas Pramono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pramono pun menduga dua pejabat dan satu pengusaha tersebut bukan pelaku utama dalam kasus pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 kabupaten se-Indonesia dengan nilai proyek Rp500 miliar.

“Proyeknya hampir Rp500 miliar, kemudian yang tertangkap tangan Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, saya yakin hitungannya gampang. Kalau proyeknya Rp500 miliar, artinya minimal fee-nya 5%,”paparnya.

Karena itu, ujarnya, KPK sekarang tinggal menelusuri lebih lanjut siapa saja yang mendapatkan dari 5% dana fee itu.Politikus PDIP ini juga mengimbau agar Sesditjen dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk terbuka. “Jangan sampai seperti kasus Sesmenpora,hanya berhenti pada pemain kecil. Masa yang menerima lebih besar tidak disentuh,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz.Bahkan,Irgan menyatakan, DPR akan memanggil Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menjelaskan langsung dugaan kasus korupsi imbalan pencairan anggaran dalam APBN-Perubahan tahun 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat, tersebut.

Irgan menyatakan,DPR memintai keterangan Muhaimin soal teknis tender proyek hingga pencairan anggaran dalam proyek tersebut.Menurut dia, pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. 

radi saputro/okezone

Sumber:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/424178/

September 5, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media, Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: