Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Wacana Penghentian Penerimaan PNS 2011

TEST CPNS

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional mengusulkan penghentian sementara (moratorium) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama enam bulan ke depan. Tim juga mengusulkan agar PNS yang berusia 50-55 tahun ditawarkan pensiun dini.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Tim Independen Re­formasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas saat diterima Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres di Ja­karta, Senin (27/6). “Kami mengusulkan penghentian se­mentara rekrutmen calon PNS termasuk tenaga honorernya,” kata Erry.

Erry menjelaskan, moratori­um penerimaan CPNS diperlukan agar beban anggaran pemerintah tidak terus bertambah. Selain itu, pelayanan publik tidak terganggu dan refor­masi birokrasi bisa berjalan lebih cepat.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi struktur organisasi di setiap instansi di pusat maupun daerah. Termasuk, evaluasi kebutuhan personel dan ketepatan penempatan pe­gawai.

Moratorium, kata Erry, diperlukan agar tidak ada pene­rimaan pegawai yang tak sesuai kebutuhan. Dia mendukung usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar PNS didorong pensiun dini dengan diberi kompensasi sehingga tidak membebani anggaran negara.

Kajian tim yang dipimpinnya memperlihatkan, jumlah PNS tak terkendali lagi karena banyak pegawai yang tak memiliki kemampuan sesuai posnya. Dia mengatakan, ada instansi yang kelebihan pe­gawai tapi tak dibutuhkan. Sebaliknnya, ada lembaga kekurangan pegawai yang sesungguhnya dibutuhkan.

Tim Independen bahkan menemukan ada beberapa instansi dan daerah yang menjadikan penerimaan CPNS sebagai ajang ‘jual-beli’. Erry mengungkapkan, ada oknum yang berani menjanjikan kelulusan rekrutmen PNS asal bersedia membayar sekian puluh juta rupiah.

Dalam pertemuan itu, katanya, Wapres menyetujui usulan Tim Independen agar rekrutmen CPNS sebaiknya dihentikan sementara. Erry juga mengusulkan tiga langkah perampingan PNS pada instansi yang kelebihan pe­gawai.

Pertama, menawarkan pensiun dini terhadap pega­wai berusia 50-55 tahun. Kedua, memberikan pelatihan atau kursus kepada pegawai yang tidak memi­liki kemampuan sesuai posisinya. Terakhir, pegawai ditempatkan pada posisi tanpa jabatan atau tanpa pekerjaan, sambil menunggu pensiun datang.

Tim Independen dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Tim ini beranggotakan ahli dari luar pemerintahan mencakup swasta, LSM, dan akademisi. Wapres merupakan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pertimbangan matang

Sekjen Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tasdiq Kinanto menganggap, usulan pensiun dini boleh saja diterapkan. Namun, ia meminta, program tersebut harus dipikirkan secara matang dengan memperhatikan aspek keadilan, sosiologis, dan lainnya. “Karena, yang kita hadapi adalah manusia,” ujarnya.

Mekanisme kebijakan pensiun dini, kata Tasdiq, juga harus jelas. Kompensasi yang diberikan kepada PNS mesti jelas nilainya. Persoalan yang menjadi latar kebijakan tersebut juga mesti dipaparkan apakah karena kelebihan pegawai, kekurangan, atau kualitas PNS.

Bila masalahnya adalah kualitas pegawai, kata Tas­diq, maka cara peningkatan kualitasnya yang perlu di­pikirkan. Namun, dia mengakui, pensiun dini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Berbagai instansi pemerintah harus duduk bersama untuk membicarakan usulan pensiun dini secara menyeluruh.

Usulan tersebut, lanjut Tasdiq, jangan setengah-setengah dan tak bisa hanya ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia tak lupa mengingatkan agar program pen­siun dini jangan bertabrakan dengan rencana memperpanjang masa usia pensiun PNS yang aspirasinya justru bermunculan dari bawah.

Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR Har­ry Azhar menilai, pensiun dini perlu kajian panjang. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak bisa mengajukan usulan tersebut secara sepihak karena membutuhkan restrukturisasi jabatan. Restrukturisasi ini dengan cara mengevaluasi seluruh jabatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Evaluasi, kata Harry, juga menyaring orang-orang de­ngan kriteria tertentu yang dibutuhkan di jabatan. Dari eva1uasi itulah akan terlihat pegawai yang tidak punya pekerjaan dan kejelasan tugas. “Merekalah yang ditawarkan pensiun dini.”

Proses evaluasi itu sendiri, menurut Harry, membutuhkan waktu minimal enam bulan dengan pertimbangan memutuskan pensiun dini bukan pekerjaan yang mudah. Ia mencontohkan, pensiun dini pada seorang pe­gawai negeri berumur 50 tahun. Tentunya, pegawai itu akan berpikir untung-rugi. “Jangan lupa, ini institusi negeri, bukan swasta.” Dengan evaluasi, dia yakin, syarat dan prosedur pengajuan pensiun akan lebihterarah.

c07 ed: budi raharjo

Sumber SKH Republika hal. 28 Juni 2011

Juni 30, 2011 - Posted by | Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: