Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Hambatan Reformasi Birokrasi Justru dari Birokrasi Itu Sendiri

Hambatan Reformasi Birokrasi Justru dari Birokrasi Itu Sendiri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan Birokrasi Pemerintah Daerah perlu dikembalikan kepada hakekatnya, yaitu to serve the public, karena pelayanan publik sangat mustahil pemerintah pusat melakukannya sendirian, sehingga harus membuka ruang partisipasi dengan lebih memberdayakan masyarakat (empowering the people), demikian dikatakan Menpan RB pada Lokakarya“Revitalisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi Daerah”, yang dilaksanakan di Senggigi Nusa Tenggara Barat (14/6).

Dikatakan EE Mangindaan bahwa dalam membangun governance, mempersyaratkan keterlibatan secara aktif baik pemerintah (government), dunia usaha (private sector), dan masyarakat (civil society).

Kolaborasi yang efektif antar pilar good governance tersebut dapat ditunjukkan secara kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan street level bureaucracy, yaitu unit birokrasi yang terdekat dengan masyarakat mengingat dalam era desentralisasi ini sebagian besar pelayanan publik sudah menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Untuk itu menurut Mangindaan, reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu critical success factor-nya. Reformasi bagi suatu organisasi pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebagai bentuk responsivitas dan adaptasi terhadap tuntutan perkembangan serta perubahan lingkungan yang terjadi.

Penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan daerah akan menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan kebijakan desentralisasi dan upaya mewujudkan good local governance. Dengan upaya tersebut diharapkan kelembagaan Pemerintah Daerah dapat mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah.

Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah menetapkan kebijakan penataan kelembagaan daerah yang lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah agar lebih proporsional, datar (flat), transparan, hierarki yang pendek, dan terdesentralisasi kewenangannya.

Perubahan organisasi baik organisasi Pemerintah Pusat maupun organisasi Pemerintah Daerah merupakan area pertama yang harus dilakukan dalam 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perubahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, ujar Mangindaan.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa hambatan untuk melakukan reformasi birokrasi seringkali justeru datang dari dalam birokrasi itu sendiri, baik karena lemahnya kemampuan atau rendahnya kemauan.

Untuk itu, pelaksanaan reformasi birokrasi daerah harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan organisasi dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, dan pembangunan kapasitas SDM aparatur daerah. Upaya reformasi birokrasi harus mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku dari penguasa (ambtenaar) menjadi pelayanan dan pengayom.

Sementara itu Deputi Bidang Kelembagaan Ismadi Ananda dalam laporannya mengatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengimplementasikan penetapan kelembagaan perangkat daerah yang lebih realistis dan proporsional. Oleh karena itu, kiranya Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijadikan acuan, “best practices” bagi kelembagaan perangkat daerah lainnya. Pengalaman kelembagaan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penting dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan seperti revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Melalui Lokakarya ini, diharapkan dapat tersusun suatu bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintah daerah khususnya dalam halpenguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Dalam hal penyusunan perangkat daerah, setiap daerah diharapkan dapat membangun organisasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Dalam konteks tersebut, maka penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan daerah akan menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan kebijakan desentralisasi dan upaya mewujudkan good local governance. UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, juga telah mengatur mengenai penataan organisasi perangkat daerah sebagai upaya penyesuaian terhadap tuntutan kebutuhan serta perkembangan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Para pembicara dalam seminar ini Prof. Sadu Wasistiono (Guru Besar IPDN Jakarta) membahas tema “Arah Perubahan dan Penyempurnaan Kebijakan Otonomi Daerah dan Proyeksi Organisasi Perangkat Daerah” , sedangkan DR. Sirojul Munir, SH (Dosen IPDN Mataram) “Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dan Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah” . Dan pembicara lain adalah H. Mohammad Nur, SH, MH (Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) topik bahasan “Pengalaman Empiris Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Implementasi Otonomi Daerah dari Aspek Kelembagaan

Lokakarya ini akan diikuti oleh kurang lebih 75 orang yang terdiri dari para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota terpilih dari wilayah provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, turut hadir pula pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan/atau pejabat yang menangani masalah organisasi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. (Biro Hukum dan Humas).

http://menpan.go.id/index.php/berita-index/597-hambatan-reformasi-birokrasi-justru-dari-birokrasi-itu-sendiri

Juni 27, 2011 - Posted by | Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: