Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Penegakan Hukum dan PNS Bermasalah

Gayus, contoh PNS Bermasalah. Jangan Seperti mereka kawan🙂

Oleh: Muji Atmanto

BELAKANGAN ini baik di pusat maupun daerah kian terasa peningkatan akselerasi penegakan hukum atas kasus-kasus yang melibatkan berbagai kalangan pelaku. Tidak terkecuali yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ataupun yang disamakan.

Kasus hukum yang melibatkan PNS tersebut biasanya akan lebih menarik perhatian masyarakat. Mengapa dan apakah ada perlakuan hukum yang khusus baginya? Pengertian PNS menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 43 Tahun 1999). Jadi, pada hakikatnya PNS adalah warga negara biasa seperti halnya warga masyarakat lainnya.

Adanya pandangan yang menganggap bahwa pegawai (baca; PNS) merupakan kelompok elite masyarakat atau meminjam istilah yang berbau feodalistik disebut sebagai golongan priyayi, tidak sepenuhnya keliru. Karena sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, di samping atribut kewenangan-kewenangan yang melekat, pada tataran tertentu memang sering dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat meninggikan status sosialnya. Wajar jika masyarakat juga berharap dalam setiap gerak langkahnya, pegawai dapat menjadi suri tauladan yang baik. Bahkan tidak boleh keliru. Di satu sisi pandangan semacam itu bisa menjadi motivasi yang positif bagi pegawai untuk menjadi panutan dan penggerak masyarakat di lingkungannya.

Di sisi lain pandangan itu juga bisa dirasakan “sebagai beban” ketika dalam memainkan perannya sebagai unsur aparatur negara sekalipun, di hadapan hukum sesungguhnya tidak ada yang istimewa. Untuk melaksanakan tugasnya, PNS telah dipandu dengan berbagai aturan yang mengikat. Diawali dengan mengangkat sumpah sebagai pegawai negeri sipil, sumpah jabatan, kewajiban dan larangan dalam peraturan disiplin PNS, uraian tugas pokok dan fungsi, sampai dengan Standard Operating Procedure (SOP), dan semacamnya.

Sebuah Loko

Sekalipun tidak persis benar, dalam bekerja PNS dapat diumpamakan seperti sebuah kereta api atau loko dengan gerbongnya yang sedang berjalan di atas rel dan sudah diatur perjalanannya dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Tetapi sebagai manusia biasa, tentu sangat bisa terjadi kesalahan baik karena kealpaan, bahakan kesengajaan melanggar aturan main baik yang berlaku khusus baginya maupun peraturan lain yang berlaku bagi seluruh warga negara. Seperti halnya ketentuan hukum pidana.

Terhadap setiap PNS yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka sejak awal proses pemeriksaan baginya justru sudah bisa dikenai berbagai ketentuan administratif. Baik berupa pemberhentian sementara yang bersifat tentatif maupun yang merupakan suatu keharusan. Yakni bila yang bersangkutan dikenai tindakan penahanan sementara untuk kejahatan atau pelanggaran pidana yang menyangkut jabatannya.

Sekalipun sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan kepegawaian yang berupa hukuman disiplin bagi PNS yang kasusnya diselesaikan atau diproses lewat lembaga peradilan, baru dapat dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lantas karena sebagai unsur aparatur negara, apakah seorang PNS yang diduga telah melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang berhubungan dengan jabatannya, pada tingkat-tingkat pemeriksaan yang harus dilalui baik dari penyidikan, penuntutan maupun dengan pemeriksaan di persidangan ada perlakukan khusus? Jawabnya sudah pasti tidak. Karena di dalam hukum, semua warga negara adalah sama kedudukannya.

Tidak ada perlakuan khusus, maka tidak perlu merasa diperlakukan tidak adil. Jika untuk kepentingan pemeriksaan, petugas bisa dengan leluasa menindak oknum PNS yang bermasalah tersebut. Bahkan ada yang sampai digelandang ke tempat penahanan, ketika masih mengenakan seragam dinas lengkapnya. Sungguh ironis. Dalam menjalankan tugasnya, dewi keadilan memang digambarkan dengan pedang terhunus dan mata tertutup. Maknanya lebih kurang adalah di hadapan hukum sesungguhnya tidak ada yang harus diistimewakan. Agar tidak bermasalah, maka yang ideal PNS justru harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga transparansi, dan akuntabilitas kepada publik. (34s)

Penulis adalah Perangkat Operasional BKBH KORPRI Jateng untuk Kabupaten Tegal

 

sumber-http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/17/pan09.htm

Juni 13, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: