Forum PNS Berdikari

dukung reformasi birokrasi !

Bangkitlah Reformasi Birokrasi Indonesia

Arah Reformasi Birokrasi

Eksplorasi skandal birokrasi sudah dianggap biasa seperti selalu muncul  menghiasi berita-berita surat kabar. Sebaliknya memberikan award kepada jajaran birokrasi mungkin mengundang banyak perhatian. Bisa saja karena skeptisme masyarakat apakah masih ada anggapan yang baik kepada birokrasi, atau karena keingin-tahuan lebih jauh tentang birokrasi award dengan segala latar belakang dan implikasinya.

Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos – Jawa Pos (IRB-IPJP) akan menganugerahkan Birokrasi Award malam ini yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden RI. Penyerahan oleh Wapres cukup relevan mengingat posisi Wapres di masa lalu yang bertanggung jawab atas salah satu fungsi politik eksekutif yaitu kepemimpinan birokrasi serta kegiatan pengawasan. Fungsi itu juga secara tersirat menjadi fungsi Wapres saat sekarang antara lain direfleksikan dengan  peran Wapres dalam TPA (Tim Penilai Akhir),dalam penetapan pejabat eselon I.

Birokrasi Award juga berorientasi komplementer dengan Otonomi Award. Disatu sisi diyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dapat berhasil atas dukungan kerja jajaran birokrasi yang baik; dan sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan sampai pada tingkat pelayanan terdepan, dapat berjalan baik dengan supervisi, fasilitasi dan kerja jajaran birokrasi tingkat pusat secara baik pula. Jadi harus ada  “titik temu“ antara usaha dari bawah (bottom up) melalui koridor otonomi daerah dan  sekaligus harus ada usaha  dari atas melalui  koridor  penguatan birokrasi (top-down). Dengan kata lain reformasi birokrasi dan otonomi daerah berlangsung  tidak hanya  secara paralel, tetapi harus terintegrasi.  Dengan pendekatan itu sangatlah wajar mimpi seorang Dahlan Iskan yang kita percaya dapat menjadi representasi gambaran demanding terhadap birokrasi, untuk membuat semua jajaran birokrasi menjadi birokrasi yang baik secara merata.  Ibarat “kendaraan dari atas kebawah semua harus se-kaliber ferari”, bukannya  “ferari diatas dan bemo dibawah”.

Penghargaan dalam bentuk birokrasi award merupakan satu kesatuan dengan studi penelitian tipologi eselon I tingkat pusat yaitu pada kementerian dan lembaga,  lebih spesifik para dirjen, deputi dan kepala badan. Seperti telah disampaikan pada tulisan-tulisan teman-teman Steering Committee IRB-IPJP, studi ini telah memakan waktu selama lebih dari satu tahun, dilakukan secara metodis dan sistimatis. Mulai dari perumusan konsep, sampling untuk uji konsep, verifikasi dan clustering (konfigurasi), diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dan deteksi tipologi pejabat eselon I tingkat pusat dianggap bisa mewakili;  sampling yang diambil sebanyak  91 (= n) dari 586 populasi (=n) atau 16 %. Hasil studi telah diterbitkan oleh IRB-IPJP dan beberapa hal menarik bisa diangkat dari hasil studi tersebut. Terlihat bahwa 67 % pejabat eselon I mempunyai pengalaman kerja lebih dari 25 tahun. Bahkan sekitar 7 % dengan masa kerja kurang dari 20 tahun. Hal ini mengandung arti bahwa pada jajaran eselon I kita sudah ada pembaharuan. Namun masih sering dikatakan bahwa birokrasi belum berubah. Dengan fakta ini terlihat bahwa perubahan pada jajaran birokrasi harus secara taktis dan harmonis dilakukan dengan sistem yang ada sekarang, karena kita bukan melaksanakan reformasi pada ruang yang kosong.  Namun fakta juga menunjukan bahwa ciri birokrasi yang baik tidak selalu identik dengan pembaharuan pada konteks kehadiran personil yang baru, karena sifat dan ciri birokrasi reformis dan yang baik juga tampak muncul pada personil pejabat yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Jelas bahwa pengalaman dan perjalanan panjang menjadi birokrasi memberikan kontribusi yang baik terhadap kekuatan ciri atau identitas seorang pejabat eselon I. Penelitian juga menunjukkan bahwa pejabat eselon I yang ada sekarang 18 % berasal dari non-struktural dan 45 persen adalah pejabat promosi dari eselon II. Dengan kata lain hanya 37 % pejabat eselon I yang ada merupakan hasil mutasi horisontal, dari eselon I sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa konfigurasi birokrasi kita di jajaran eselon I sudah merupakan  hasil pembaharuan, dari promosi eselon II dan dari non-struktural seperti dari perguruan tinggi. Fakta lain yang memperkuat pembaharuan di jajaran eselon I juga ditunjukkan dengan sebanyak 90 % pejabat eselon I kita sudah bekerja kurang dari 40 bulan atau berarti yang diangkat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu, dan hanya 10 % sisanya yang merupakan pejabat eselon I dengan masa kerja dalam jabatan lebih dari 40 bulan. Relevan dengan fakta tersebut juga terlihat bahwa sebanyak 76 % pejabat eselon I merasakan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian diri dalam penugasannya dan 34 % menyatakan tidak ada masalah dengan penempatan pada jabatan eselon I. Fakta penting yang juga muncul ialah bahwa dalam menyiapkan advis kebijakan atau artikulasi kepentingan, sebanyak 41 % pejabat berpijak pada referensi keilmuan dan hal-hal yang berkembang di masyarakat (praktis dan tradisi misalnya); dan 59 %, lebih berpijak pada aspek regulasi. Implikasi penting dari fakta ini ialah bahwa terjadi kombinasi yang baik secara keseluruhan bahwa artikulasi kepentingan seperti misalnya kebutuhan inovasi, penyesuaian, temuan baru dll dapat dipersepsikan berbeda. Atau dapat pula berarti bahwa terjadi peluang inovasi yang bisa mendorong reformasi birokrasi dengan baik berdasarkan ciri sikap tersebut. Ciri ini sangat perlu kita rekognisi dengan baik mengingat bahwa banyak persolaan yang berkembang di masyarakat membutuhkan penyesuaian regulasi dan inovasi dari birokrat. Memang masih ada masalah lain yang perlu didalami lebih lanjut, yaitu bahwa ada anggapan bahwa pejabat eselon I kita  masih tergantung pada pejabat eselon II dan pejabat eselon II tergantung pada pejabat eselon III dan seterusnya. Tentang pandangan ini masih harus kita uji lebih lanjut. Tetapi yang jelas kita punya modal yang baik yaitu birokrasi eselon I dengan gambaran ciri yang cukup potensial dan promising untuk reformasi birokrasi.

Terhadap hal-hal yang positif itu, IRB-IPJP terus mengembangkan konsep, sambil menggali terus informasi dan observasi mendalam terhadap ciri-ciri birokrasi yang baik pada jajaran eselon I, sehingga diperoleh gambaran jajaran eselon I dengan ciri-ciri dasar yang menjadi modal identitas birokrasi. Ciri yang muncul itu ialah ciri ke-negarawan-an atau states-manship yang dimiliki dengan baik 82 % pejabat, sisanya masih belum sensitif dengan mengaitkan tugas-tugasnya dengan hal-hal yang menjadi hak-hak rakyat yang dilindungi dengan konstitusi. Ciri lain ialah ciri berpegang teguh pada prinsip dalam tugas (integrity) yang sangat kuat dimiliki oleh 36% pejabat,  60% cukup kuat; dan sebagian kecil saja yang punya persoalan dalam mengatasi konflik kepentingan pribadi terhadap pekerjaan. Hal lain yang penting juga adalah ciri visionary; dan terlihat 27% pejabat memiliki visi yang sangat baik dan 61% cukup baik dan sisanya relatif biasa-biasa saja. Leadership menjadi ciri utama yang sangat penting bagi pejabat eselon I sesuai dengan stratanya dalam jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 34% pejabat memiliki leadership yang sangat kuat dan 63% cukup kuat. Ini sangat penting untuk menggerakkan seluruh jajaran dibawahnya. Dan yang sering terlupakan tetapi sangat penting juga ialah ciri followership, yaitu sikap loyal dan dukungan pada atasan/lembaga, seperti kepada menteri misalnya. Tercatat bahwa 49% pejabat memiliki loyalitas yang kuat dan 47% cukup kuat.

Temuan-temuan yang cukup positif itu perlu dikondensasikan sebagai konfigurasi dan tipologi serta menjadi sebuah peluang dalam diri jajaran birokrasi sendiri untuk bangkit melakukan reformasi. Konfigurasi ini dapat menjadi jawaban atas skeptisme dan pesimisme yang muncul terhadap jajaran birokrasi, dimana tidak semua jajaran birokrasi adalah buruk dan tidak semata-mata birokrasi itu buruk adanya. Karena identifikasi tipologi dan konfigurasi itu dilakukan terhadap populasi pejabat, maka terus dilakukan observasi dan secara intensif dikembangkan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Juga menjadi relevan untuk dapat diangkat prototipe birokrasi dari masing-masing ciri tersebut. Dalam jajaran Steering Committee sendiri, mengangkat prototipe ini merupakan bagian paling sulit dan memerlukan diskusi yang sangat dalam dengan dibantu instrumen uji statistik, sensory evaluation (memperbandingkan satu obyek dengan obyek lainnya).

Pada akhirnya yang paling penting dari identifikasi konfigurasi dan identifikasi profil hingga sampai pada prototipe unggulan mengandung implikasi bahwa melakukan reformasi dari dalam diri sendiri pada jajaran birokrasi adalah sangat penting. Sekaligus dapat menjawab perubahan mind-set sebagaimana sering mengemuka. Hal lain ialah pentingnya kebangkitan Birokrasi Indonesia dari setitik harapan, setelah selama ini menjadi obyek eksplorasi. Perlu terus-menerus juga kita lakukan penguatan identitas birokrasi dengan ciri integritas (jujur pada diri sendiri) dan ciri berkompeten (jujur melayani rakyat, jujur pada orang lain). Selamat atas penganugerahan Birokrasi Award , Bangkitlah Birokrasi Indonesia.

Oleh : Siti Nurbaya/Ketua SC IRB-IPJP

http://reformasi-birokrasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=1

                       

Juni 10, 2011 - Posted by | Artikel, Berita Media

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: